Batu Bara
Kabupaten Batu Bara adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
Government administration · Indonesia · 0 followers
Overview
Kabupaten Batu Bara adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang pembentukannya tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007. Wilayah Kabupaten Batu Bara merupakan bekas dari wilayah Kerajaan Batu Bara yang pernah eksis sejak paruh kedua abad ke-17 hingga tahun 1946.
Interested in working with us in the future?
Follow to see new jobs and posts in your feed.
No news yet.
About
Kabupaten Batu Bara adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang pembentukannya tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007. Wilayah Kabupaten Batu Bara merupakan bekas dari wilayah Kerajaan Batu Bara yang pernah eksis sejak paruh kedua abad ke-17 hingga tahun 1946.
Kaynak: Wikipedia · CC BY-SA 4.0
Sejarah

Sejarah terbentuknya Kabupaten Batu Bara diawali dengan keinginan masyarakat di wilayah bekas Kewedanaan Batu Bara untuk membentuk sebuah kabupaten otonom baru. Upaya ini telah dimulai sejak tahun 1957 tetapi mengalami kendala ketika terjadi dinamika politik nasional hingga akhir tahun 1969. Setelah itu, masyarakat Batu Bara kembali mengaspirasikan supaya 5 kecamatan yang ada di Batu Bara, menjadi sebuah kabupaten baru. Sehingga dibentuk Panitia Pembentukan Otonom Batu Bara (PPOB) yang diprakarsai oleh seorang tokoh masyarakat yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Asahan. PPOB ini berkedudukan di Jalan Merdeka Kecamatan Tanjung Tiram. Namun proses pembentukan kabupaten baru kembali tertunda, karena undang-undang otonom belum dikeluarkan oleh pemerintah.
Upaya membentuk kabupaten baru kembali diupayakan pada 1999, masyarakat Batu Bara menilai bahwa terbentuknya Kabupaten Batu Bara adalah hasil perjuangan masyarakat. Namun, keinginan masyarakat Batu Bara ini ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan peraturan pemerintah yang lebih tinggi. Isi PROPEDA tersebut tertuang pada angka 2 (dua) pada kegiatan pokok program pembangunan daerah menyebutkan bahwa adanya “Upaya rasional pola berfikir masyarakat melalui pendekatan persuasive”, khususnya terhadap provokasi memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Asahan, serta sosialisasi kepada masyarakat bahwa sampai pada tahun 2005 tidak akan pernah ada yaitu apa yang disebut dengan pemekaran.
Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Asahan, masyarakat Batu Bara yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Menuju Kabupaten Batu Bara (LSM-GEMKARA) menginventarisir sumber daya manusia yang berkompeten dan berasal dari putra asli daerah Batu Bara. Atas kesepakatan bersama, OK Arya Zulkarnaen ditunjuk sebagai pemimpin organisasi sekaligus pelaksana perjuangan pemekaran. Adanya pendekatan persuasif kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat, dengan prinsip “Surut Berpantang Batu Bara Harus Menjadi Kabupaten”, akhirnya pemebentukan Kabupaten Batu Bara disetujui. Dalam data Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa Kabupaten Batu Bata dibentuk pada 2 Januari 2007 atas dasar hukum UU Nomor 5 Tahun 2007, dengan ibu kota di Kecamatan Lima Puluh.
Geografis
Kabupaten Batu Bara merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan di mana tujuh kecamatan di Kabupaten Asahan dikurangi dan dipindahkan wilayahnya menjadi wilayah Kabupaten Batu Bara. Kabupaten ini terletak di tepi pantai Selat Malaka, sekitar 175 km selatan ibu kota Medan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Batu Bara termasuk ke dalam Keresidenan Sumatera Timur.
Iklim
Wilayah Kabupaten Batu Bara beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 24°C hingga 34 °C. Kabupaten ini memiliki kelembapan nisbi berkisar antara 75% hingga 90%. Curah hujan tahunan di wilayah kabupaten ini mirip seperti kota/kabupaten lainnya di pesisir timur Sumatra, yakni antara 1.500 hingga 2.500 mm per tahunnya.
Pemerintahan

Kepala daerah dan wakil kepala daerah
Bupati Batu Bara adalah pemimpin tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Bupati Batu Bara bertanggung jawab kepada gubernur Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Batu Bara ialah Baharuddin Siagian, dengan wakil bupati Syafrizal. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Batu Bara 2024, dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Negara DKI Jakarta. Sebelumnya, jabatan bupati dan wakil bupati Batu Bara yakni Zahir dan Oky Iqbal Frima.
Dewan perwakilan
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Batubara dalam tiga periode terakhir.
Kecamatan
Kabupaten Batu Bara memiliki 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 141 desa. Luas wilayahnya mencapai 904,96 km² dan penduduk 412.992 jiwa (2018) dengan kepadatan penduduk 456 jiwa/km².Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Batu Bara, adalah sebagai berikut:
Demografi
Penduduk Kabupaten Batu Bara didominasi oleh etnis Melayu, kemudian diikuti oleh orang-orang Jawa, dan suku Batak. Orang Batak Mandailing merupakan sub-etnis Batak yang paling banyak bermukim di sini. Etnis Jawa atau yang dikenal dengan Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatra) mencapai 43% dari keseluruhan penduduk Kabupaten Batu Bara. Mereka merupakan keturunan kuli-kuli perkebunan yang dibawa para pekebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Selain itu orang Minangkabau juga banyak ditemui di kabupaten ini. Sejak abad ke-18, Batu Bara telah menjadi pangkalan bagi orang-orang kaya Minangkabau yang melakukan perdagangan lintas selat. Mereka membawa hasil-hasil bumi dari pedalaman Sumatra, untuk dijual kepada orang-orang Eropa di Pinang dan Singapura. Seperti halnya Pelalawan, Siak, dan Jambi; Batu Bara merupakan koloni dagang orang-orang Minangkabau di pesisir timur Sumatra. Dari lima suku (klan) asli yang terdapat di Kabupaten Batu Bara yakni Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh dan Suku Boga, dua di antaranya teridentifikasi sebagai nama luhak di Minangkabau, yang diperkirakan sebagai tempat asal masyarakat suku tersebut.
Agama
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase agama penduduk Kabupaten Batu Bara adalah Islam 87,81%, kemudian Kekristenan 11,56%, di mana Protestan 10,04% dan Katolik 1,52%. Sebagian kecil lagi Buddha 0,29%, Konghucu 0,02%, Hindu 0,01% dan lainnya 0,31%.
Transportasi
Pada 27 Januari 2015 groundbreaking Pelabuhan Kuala Tanjung telah dilakukan. Pelabuhan ini dapat menampung 60 juta TEU (unit setara 20 kaki) per tahun sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia Barat, lebih besar dari Pelabuhan Tanjung Priok di DKI Jakarta dengan hanya 15 juta TEU per tahun.
Kabupaten Batu Bara juga dilewati Jalan Tol Kutepat (Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat) dan Jalan Tol Kisaran–Indrapura yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 7 Februari 2024. Terdapat 3 gerbang tol di Kabupaten Batu Bara yaitu gerbang tol Indrapura, gerbang tol Lima Puluh, dan gerbang tol Kuala Tanjung.
Jalur kereta api Tebing Tinggi–Kuala Tanjung yang dioperasikan tahun 2022 sebagai jalur kereta api barang dan jalur kereta api Perintis Datuk Belambangan yang melayani rute Tebing Tinggi–Bandar Tinggi–Tanjung Gading–Lalang–Kuala Tanjung.
Pranala luar
(Indonesia) Situs Resmi Pemerintah Sumatera Utara
(Indonesia) Situs Resmi Pemerintah Kabupatén Batu Bara
(Indonesia) Situs Resmi BPS Kabupatén Batu Bara
(Indonesia) Widodo AS Resmikan Kabupaten Batu Bara. Medan Bisnis, 16 Juni 2007 Diarsipkan 2007-09-28 di Wayback Machine
Kaynak: Wikipedia – Kabupaten Batu Bara · CC BY-SA 4.0
Administrative districts
From 2007 until 2017 the regency was divided administratively into seven districts (kecamatan), but at the end of 2017 five additional districts were created by the division of four of the existing districts. The districts are tabulated below from east to west with their areas and their populations at the 2010 Census and the 2020 Census, together with the official estimates as of mid 2025. The table also includes the locations of the district administrative centres, the number of administrative villages in each district (totaling 141 rural desa and 10 urban kelurahan), and its post code:
Note: (a) includes the small offshore islands of Pandang and Salahnama. (b) including two kelurahan - Bagan Arya and Tanjung Tiram Kota. (c) the 2010 population of the new Nibung Hangus District is included with the figure for Tanjung Tiram District, from which it was cut out. (d) including one kelurahan - Labuhan Ruku. (e) the 2010 population of the new Datuk Tanah Datar District is included with the figure for Talawi District, from which it was cut out. (f) including one kelurahan - Lima Puluh Kota. (g) the 2010 population of the new Lima Puluh Pesisir and Datuk Lima Puluh Districts are included with the figure for Lima Puluh District, from which they were cut out. (h) including two kelurahan - Indrapura and Indrasakti. (i) including one kelurahan - Perkebunan Sipare-pare. (j) the 2010 population of the new Laut Tador District is included with the figure for Sei Suka District, from which it was cut out. (k) including 3 kelurahan - Pagurawan, Pangkalan Dodek and Pangkalan Dodek Baru.
Geographically the regency falls into two sectors - an eastern sector comprising the first eight districts (covering 567.09 km2 with 293,608 inhabitants in mid 2025), and a western sector comprising the last four districts (covering 320.8 km2 with 186,059 inhabitants in mid 2025).
Transport
On 27 January 2015 groundbreaking began for the new Kuala Tanjung Port (in Sei Suka District), and the port was inaugurated in 2018. The port can accommodate 60 million TEUs (twenty-foot equivalent units) per year as the biggest port in West Indonesia, bigger than Tanjung Priok Port, in Jakarta (which has only 15 million TEUs per year).
Kaynak: Wikipedia – Batubara Regency · CC BY-SA 4.0
