Kapuas Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.
Government administration · Indonesia · 0 followers
Overview
Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Putussibau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 29.842,03 km² dan berpenduduk 253.740 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022, dan sebanyak 274.915 jiwa pada pertengahan 2024.
Interested in working with us in the future?
Follow to see new jobs and posts in your feed.
No news yet.
About
Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Putussibau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 29.842,03 km² dan berpenduduk 253.740 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022, dan sebanyak 274.915 jiwa pada pertengahan 2024.
Kaynak: Wikipedia · CC BY-SA 4.0
Sejarah
Masa penjajahan Belanda
Sekitar tahun 1823, Belanda memasuki wilayah Kapuas Hulu dengan izin dari Kerajaan Selimbau. Belanda segera melakukan perjanjian dengan Kerajaan Selimbau yang menegaskan kedaulatan dari Kerajaan Selimbau. Adapun isi dari perjanjian tersebut, antara lain sebagai berikut:
Tiada raja-raja yang lalu di air Hulu Kapuas dari Hulu Negeri Silat, yang lain dari Raja Selimbau dan Negeri Selimbau itulah yang ada bernama negeri dan raja yang berkuasa dari dahulu kala (berdaulat dan diakui).
Tiada raja-raja dan negeri yang lain di air Hulu Kapuas ada yang menerima kontrak lebih dahulu atau bersamaan dari Sri Paduka Gouvernement, melainkan Raja Selimbau yaitu pada zaman Pangeran Suma memegang tahta Kerajaan Negeri Selimbau, sebabnya yang lain tiada memiliki kekuasaan negara yang tidak ada raja dan kerajaan kedaulatan.
Pada masa Raja Selimbau menerima kontrak yang pertamanya dari Sri Paduka Gouvernement maka semuanya yang ada di Air Kapuas takluk di bawahnya di Negeri Selimbau, dan perintah Raja Negeri Selimbau, dan kontrak yang terberi di Selimbau (tercatat) pada tanggal bulan tahun 15 November 1823 atau 11 Rabiul Awal 1279 Hijriah.
Sebelum ada kontrak dengan pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di Kota Sintang, wilayah Hulu Negeri Silat sebagian berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Melalui kontrak yang tertuang dalam surat persaksian perang Raja Negeri Selimbau, maka tidak diragukan bahwa semua wilayah Kapuas Hulu takluk di bawah kekuasaan Raja Negeri Selimbau.
Pada masa pemerintahan Sri Paduka Panembahan Haji Gusti Muhammad Abbas Surya Negara, Kerajaan Selimbau kedatangan seorang utusan Belanda yang adalah seorang Asisten Residen Sintang yang bernama Cettersia. Utusan Belanda tersebut datang dengan maksud meminta izin kepada Raja Selimbau untuk menebang kayu yang akan digunakan untuk membangun benteng di daerah Sintang. Keseluruhan hasil kayu tersebut sebanyak 10% akan dibagikan kepada Raja Negeri Selimbau. Permohonan izin tersebutpun disetujui.
Geografis
Kabupaten Kapuas Hulu secara astronomi terletak antara 0,50° LU - 1,40° LS dan antara 111,40° - 114,10° BT. Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah barat ke timur, dengan jarak tempuh terpanjang ± 240 km dan melebar dari Utara ke Selatan ± 126,70 km. Kabupaten Kapuas Hulu pun merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Kalimantan Barat. Jarak tempuh dari ibu kota provinsi Pontianak adalah ± 657 Km melalui jalan darat, ± 842 Km melalui jalur aliran sungai kapuas dan ± 1,10 jam penerbangan udara. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah sebesar 29.842 km².
Batas Wilayah
Batas-batas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:
Iklim
Oleh karena wilayahnya yang dilalui garis khatulistiwa, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu beriklim hutan hujan tropis (Af) dengan pengaruh ekuatorial yang kuat yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Suhu udara di wilayah ini cenderung konstan antara 23°–34 °C di wilayah dataran rendah dan kurang dari 25 °C di wilayah dataran tinggi. Wilayah ini memiliki tingkat kelembapan relatif yang juga tinggi antara 70%–90%.
Pemerintahan

Kepala daerah
Bupati merupakan pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Bupati Kapuas Hulu bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Kalimantan Barat atas wilayah Kapuas Hulu. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Kapuas Hulu ialah Fransiskus Diaan, dengan wakil bupati Sukardi. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Kapuas Hulu 2025, untuk periode tahun 2025-2030. Fransiskus dan Sukardi dilantik oleh Presiden Indonesia, Prabowo, pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam tiga periode terakhir.
Kecamatan
Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 kecamatan, 4 kelurahan, dan 278 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 237.599 jiwa dengan luas wilayah 29.842,00 km² dan sebaran penduduk 8 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut:
Demografi

Suku bangsa
Sebagian besar penduduk kabupaten Kapuas Hulu berasal dari suku bangsa Dayak dan Melayu. Suku Dayak sendiri terdiri dari beberapa sub suku, yakni Dayak Iban, Dayak Kayan Mendalam, Dayak Embaloh, Dayak Taman, dan Dayak Kantuk. Selain itu, suku pendatang lain seperti Jawa, Bugis, Sunda, Batak, Tionghoa dan beberapa suku lain juga ada di Kapuas Hulu. Pengaruh budaya Dayak dan Melayu sangat kuat di Kapuas Hulu, sehingga tradisi-tradisi suku tersebut memengaruhi adat istiadat Kapuas Hulu.
Kebudayaan Melayu yang terdapat di Kapuas Hulu seperti tarian Jepin, Syair, Pantun, Qasidah dan juga Hadrah, yang sering diadakan pada upacara adat dan pesta perkawinan. Sementara untuk suku Dayak, budaya yang ada di Kapuas Hulu yakni budaya Ngajat dan Sandauari dan Gawai Kenalang dari Dayak Iban, kemudian budaya Baranangis dan Nyonjoan dari Dayak Embaloh. Ada juga budaya Bejande, Betimang dan Bedudu dari Dayak Kantuk, kemudian budaya Mandung dari Dayak Taman, dan Dange’ dari Dayak Kayan Mendalam.
Agama
Penduduk kabupaten Kapuas Hulu memiliki beragam agama dan kepercayaan, dengan mayoritas menganut agama Islam. Dalam Sensus Penduduk Indonesia 2010, penduduk Kapuas Hulu yang menganut agama Islam sebanyak 59,50%. Kemudian penduduk yang menganut agama Kekristenan dengan jumlah signifikan yakni 40,22% dengan mayoritas Katolik sebanyak 32,04%, dan selebihnya Protestan sebanyak 8,18%. Sebagian lagi menganut agama Buddha sebanyak 0,12%, kemudian Konghucu sebanyak 0,10%, dan Hindu serta kepercayaan sebanyak 0,05%. Untuk sarana rumah ibadah masing-masing agama, terdapat 245 masjid, 311 musala, 294 gereja Katolik, dan 210 gereja Protestan.
Ekonomi
Hasil hutan di wilayah Kesatuan Pemangku Hutan Putussibau dan Semitau jadi andalan utama roda perekonomian Kapuas Hulu. Hasilnya berupa kayu bulat yang terbagi dalam tiga kelompok, meranti, rimba campuran dan kayu indah.
Di sektor perikanan, Kapuas Hulu tergolong habitat puluhan jenis ikan hias, seperti arwana dan ulanguli. Habitat ikan ini hanya ada di dalam Danau Sentarum. Di kawasan lain seperti kawasan hulu sungai Kapuas, Embaloh, Mendalam dan Sibau dengan hasil seperti ikan jelawat, semah, toman, tengadak, belida, lais, entokan dan baung.
Transportasi

Transportasi utama menuju dan dari Kabupaten Kapuas Hulu yakni melalui darat dan udara. Transportasi udara, kabupaten Kapuas Hulu memiliki sebuah lapangan terbang atau bandara yang terletak di kelurahan Kedamin Hulu, kecamatan Putussibau Selatan, yakni Bandara Pangsuma. Bandara ini menjadi pintu masuk utama ke Kapuas Hulu. Bandara Pangsuma memiliki Panjang Landasan/Arah/PCN: 1.004 x 23 m / 10-28 / 5 FCZU, dan termasuk bandara Kelas IV dengan kemampuan daya tampung untuk pesawat jenis DHC-6. Luas terminal Domestik bandar ini sekitar 240 m2.
Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu memiliki klub sepak bola, yaitu Persatuan Sepakbola Kapuas Hulu yang saat ini berada di Divisi 1 Liga Amatir Indonesia.
Pariwisata

Secara geografis, sebagian besar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu masih terdiri dari hutan, yang di dalamnya terdapat beragama jenis pohon dan tumbuh-tumbuhan. Sektor pariwisata di Kapuas Hulu bergerak di bidang budaya dan peninggalan sejarah, serta beberapa wisata alam. Wisata yang ada di Kapuas Hulu di antaranya:
History
The area was under kingdom of Selimbau, which was under influence of Sultanate of Sambas in early 17th and 18th century. Other than it, there were several smaller kingdoms and Malay chieftains such as Suhai, Jongkong, and Bunut, scattered around the region.
On 1823, Dutch settlers began exploring the region and Dutch colonial government signed a treaty with kingdom of Selimbau, acknowledging its domination over smaller kingdoms and chieftains in the region. Over time, the kingdom gradually lost its autonomy and the last king of Selimbau, Haji Gusti Usman, abdicated on 1925. The region was incorporated into Dutch East Indies and administrated from Sintang.
During Japanese occupation of Dutch East Indies, the region was administrated by Imperial Japanese Navy from Banjarmasin. Japanese opened a coal mine around Mentabah and Tebaung river in 1942 to support their war effort on Pacific. The locals welcomed Japanese at first, thought them to be liberator from Dutch rule. However, due to exploitation and treatment on locals, they turned against the Japanese later on. It was estimated around 1,000 native worked as Rōmusha died in the region during Japanese occupation. The occupation resulted in Majang Desa War or more popularly known as Dayak Desa War, with Japanese expelled from Borneo interior as the result. One of leader's war and Dayak chieftain, nicknamed Pang Suma, today is regarded as hero not only in the region but also Indonesia in general. The region became an autonomous royal region within West Kalimantan in 1946 and later became a regency under Law Number 3 of 1953.
There has been ongoing discussion about forming a new province, Kapuas Raya, which would include Kapuas Hulu Regency as part of it (together with the regencies of Sanggau, Sekadau, Sintang and Melawi), to be separated from West Kalimantan. However, due to a moratorium on new administrative division creations for financial reason since 2014, its creation has been put on halt by the Indonesian government.
Geography

The regency borders Sarawak in the north, Sintang Regency in the west and south, and East Kalimantan as well as Central Kalimantan in the east. Soil formation in the region is considered to be one of the oldest in Indonesian archipelago. There are numerous lakes, swamps, and wetlands in the region and lower region is often submerged by water from nearby rivers as long as six months a year. Settlements are mostly located around rivers due to historical importance of inland waterways in the past. There are 925,134 hectares of national park, 834.140 hectares of protected forest, and 769,000 hectares of production forest.
The regency has tropical climate with temperature between 22.9 and 33.5 Celsius, with 84.6% air humidity, and 38% sunlight intensity. The wettest month is May with average rainfall of 547.66 mm3, and the driest is August with average 222.2 mm3.
One of largest lakes in Kalimantan, Danau Sentarum National Park situated to the west of Putussibau is the largest wetland conservation area in Indonesian (127,000 ha). It comprises a series of interconnected lakes with freshwater and peat swamp forest, fishing villages and a number of hills. The lake level fluctuates with the seasons. In the dry season the water can drop by 10-12 m leaving many lakes dry and other very small size. There is high diversity of plants and animals.
Governance
Administrative districts
At the time of the 2010 Census, the regency was divided into 25 administrative districts (kecamatan). However this has since been reduced to 23 by the amalgamation of the former Danau Sentarum District into Selimbau District, and the amalgamation of the former Hulu Kapuas District into Putussibau Selatan District. The regency seat, Putussibau, consists of the urban parts of two districts, which are North Putussibau and South Putussibau; both form the first and second most populous districts in the regency. Due to regency seat not having clear official boundaries, the estimated population of the town could be as high as 50,000 people depending on where the speculative border is drawn; but both districts now include extensive rural regions. Below is a list of the districts with their areas and their populations according the 2010 and 2020 Censuses, as well as the official estimates as at mid 2025. The table also includes the locations of the district administrative centres, the number of administrative villages in each district (totaling 278 rural villages (desa) and 4 urban villages (kelurahan), and its post code.
Notes: (a) including 5,880 in the former Hulu Kapuas District. (b) including two kelurahan - Kedamin Hulu (with 7,962 inhabitants in 2024) and Kedamin Hilir (with 5,230 in 2024). (c) including 3,868 in the former Danau Sentarum District. (d) including two kelurahan - Putussibau Kota (town, with 9,174 inhabitants in 2024) and Hilir Kantor (with 3948 in 2024).
Local government
The regency is a second-level administrative division equivalent to a city. As a regency, it is headed by a regent who is elected democratically. Head of districts are appointed directly by the regent with the recommendation of the regency secretary. Executive power lies with the regent and vice regent, while legislative function is exercised by the regency's parliament.
Economy

Agriculture and construction are the biggest sector in the regency as of 2020. Agriculture consisted of 23% of the regency's gross regional product, while construction consisted of 22.42%. Manufacture industry is the third largest sector, with account of 11.28% of the regency's gross regional product. The most rapid growth is found on information and communication sector with figure of 7.02% as of 2020, while general service sector declined as many as 17.93% in the same year. Agriculture employed 62.61% of the regency's workforce, followed by service sector with 22.14% and manufacture with 15.25%.
The regency produced total around 680 tons of various vegetables such as cucumber and water spinach. Other than that, there were total 174,195 tons of fruit production in the regency due to significance of fruit plantation in regency's agriculture sector. The regency also produced 375 tons of rubber and 5 tons of coffee bean in the same year. Significant livestock includes chicken, with total meat production of 1,305 tons on 2020. In addition, there are 132,064 pigs, 3,991 goats, and 161,777 cows. Despite being landlocked, the regency also has significant fish catch, mostly from aquaculture and freshwater catches. Significant species from the regency included Nile tilapia with 7,073 tons, Clarias with 3,760 tons, Channa micropeltes with 17,007 tons, and Pangasius with 4,236 tons. There are noted 5,297 fish ponds used for aquaculture in the regency with total area of 8,258 hectares and 7,930 keramba with total area of 15,860 hectares. The actual figure is possibly higher due to informal nature of Indonesian economy. Tourism is a growing sector in the regency, especially ecotourism. There are 60 hotels in the regency as of 2020, and the regency was visited by 2,339 international tourists as well as 6,805 domestic tourists. In total there are 116 registered restaurants in the regency.
Demographics
As with most places in Indonesia, the population is generally young and consist of reproductive age workforce. From the population, as of 2022 there are 146,654 people considered as part of workforce above age 15. Two most populous districts, North and South Putussibau, contain just over 20% of the regency's population in 2024; these include the regency's largest towns in their urban (densely-populated) core, but also wide and sparsely populated rural areas. Population growth was 9.75% since 2020, with sex ratio of 105.9, meaning there are around 105.9 men per 100 women population. Dominant religion in the regency is Islam, with figure 153,486 Muslims as of 2022, followed by 83,979 Catholics, 21,880 Protestants, 330 Confucians, 291 Buddhists, 25 Hindus, and two people identified as folk religion followers.
Infrastructure

There are a total of 33 kindergartens, 417 elementary schools, 118 junior high schools, 37 senior high schools, and 6 vocational high schools, in addition to two higher education institutions as of 2020. One of the higher education institutions is Tarbiyah College, which is a private college focused on Islamic studies. The other higher education institution is a branch of Pontianak State Polytechnic. It is state-owned and the main campus is located in city of Pontianak with a smaller branch for Kapuas Hulu located in North Putussibau District.
On healthcare sector, there are three hospitals, 132 puskesmas, and 183 village healthcare centers in the regency as of 2020. One of the main hospital, Dr. Achmad Diponegoro General Hospital, or sometimes referred as Putussibau General Hospital, is a public hospital owned by the regency government. It is classified as C-class hospital by Ministry of Health. On 2020, the hospital received building rehabilitation and expansion with new buildings. Another hospital, Pratama Semitau Hospital, is a private hospital and relatively new, inaugurated on 2019 and classified as D-class hospital. Badau Bergerak Hospital, located in Badau District, is the only hospital located outside of Putussibau and also owned by regency government as public hospital. In addition of that, there are total 28 family planning clinics.
There are exactly 505 mosques, 490 churches, and four Chinese Buddhist temple in the regency as of 2019. Total roads in the regency as of 2020 was 1,108.33 kilometres, out of which 217.34 kilometres have been paved with asphalt. The regency is served by Pangsuma Airport, which is located in Putussibau and has regular flights to Pontianak and Sintang. There's also a regular bus route from Pontianak to Putussibau, managed by Perum DAMRI. In Putussibau, usage of online ride-hailing app service is also present.
Kaynak: Wikipedia – Kapuas Hulu Regency · CC BY-SA 4.0
