Kepulauan Sangihe
Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia.
Government administration · Indonesia · 0 followers
Overview
Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Sebelum Pemekaran Kabupaten ini bernama Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud (SATAL), dan merupakan induk pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tahun 2002 dan 2007. Ibu kota kabupaten ini adalah Tahuna. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 736,98 km². Penduduk Sangihe pada pertengahan 2025 sebanyak 136.025 jiwa.
Interested in working with us in the future?
Follow to see new jobs and posts in your feed.
No news yet.
About
Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Sebelum Pemekaran Kabupaten ini bernama Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud (SATAL), dan merupakan induk pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tahun 2002 dan 2007. Ibu kota kabupaten ini adalah Tahuna. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 736,98 km². Penduduk Sangihe pada pertengahan 2025 sebanyak 136.025 jiwa.
Kaynak: Wikipedia · CC BY-SA 4.0
Geografis
Sangihe berasal dari kata Sang dan Ihe. Ibu kota berkedudukan di Tahuna di mana secara keseluruhan jumlah pulau yang ada di kepulauan ini berjumlah 105 pulau dengan rincian ; 79 pulau yang tidak berpenghuni dan 26 pulau berpenghuni. Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak antara 2° 4’ 13” – 4° 44’ 22” LU dan 125° 9' 28” - 125° 56' 57” BT dan posisinya terletak di antara Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan Pulau Mindanao (Filipina).
Sejarah
Pada tahun 2002, Kabupaten Kepulauan Sangihe dimekarkan (pada saat itu masih Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud) menjadi 2 Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002, yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemekaran kembali dilakukan di Kabupaten Induk (Kabupaten Sangihe dan Talaud) menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) pada tahun 2007 sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007.
Peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2007 di Ruang Mapaluse, Kantor Gubernur Sulawesi Utara sekaligus dengan Pelantikan PPS Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Drs. Idrus Mokodompit. Pada tahun 2014, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud mengalami perubahan nama menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara.
Pemerintahan
Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari 15 kecamatan, 22 kelurahan, dan 145 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 141.950 jiwa dengan luas wilayah 461,11 km² dan sebaran penduduk 308 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, adalah sebagai berikut:
Lambang Daerah
SOMAHE KAI KEHAGE adalah semboyan yang mengandung arti Semakin besar tantangan yang kita hadapi, semakin gigih kita menghadapi tantangan sambil memohon kekuatan dari Tuhan, pasti akan beroleh hasil yang gilang gemilang.
Dasar lambang adalah sebuah segi lima sama sisi yang merupakan stilisasi dari perisai (KELUNG) mengandung makna sebagai pelindung, sebagaimana dipakai dalam tari-tarian adat Sangihe seperti Tari Salo, Tari Upase, Tari Alabadiri dan Tari Ransansahabe. Bagi seorang pahlawan perisai itu dipuja dan disanjung serta diagungkan karena perisai adalah bagian dari kemenangan. Dasar lambang diberi warna biru laut, menggambarkan bahwa daerah Kepulauan Sangihe adalah Daerah Maritim.
Bunga Pala, Bunga kelapa dan Cengkih, adalah pelambang kemakmuran sebab hasil utama dari daerah Sangihe adalah Kelapa, Pala dan Cengkih.Warna Kuning Emas sebagai Lambang Kebahagiaan rakyat yang bersumber dari hasil bumi.
Bintang, Sebagaimana Bintang dalam Lambang Negara Republik Indonesia adalah pelambang Ketuhanan Yang Maha Esa, di Daerah Sangihe yang merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia, Bintang adalah dasar kehidupan, karena Bintang adalah penunjuk jalan yaitu Bintang Polaris yang terletak 4º - 5º di kutub utata yang dalam bahasa daerah disebut Bituing Punge dan Bituing Kadademahe atau Bintang Fajar sebagai penunjuk waktu.
Perahu Bininta, Bininta adalah perahu Jaman Dahulu yang dipakai oleh masyarakat pribumi dalam segala kepentingannya. Sebagai alat transportasi antar pulau, sebagai perahu perang yang sangat ulet sebab antara haluan dan buritan sama. Perahu Bininta mempunyai atribut yang mendasar seperti Ular Naga yang terpasang pada bagian depan, belakang dan tengah, Naga mengandung latar belakang religius bagi leluhur. Bininta adalah Lambang Persatuan, Bininta adalah lambang Kemakmuran dan Bininta adalah Lambang Pertahanan.
Kebudayaan
Salah satu tarian yang ada di wilayah ini ialah ampa wayer. Tarian ini mengekspresikan kebebasan dan kemerdekaan. Tarian ini juga telah tercatat sebagai Warisan Budaya Takbenda di Indonesia.
Pranala luar
(Indonesia) Situs web jaringan masyarakat Sangihe, Talaud, SiTaRo (SaTaS) Diarsipkan 2008-08-27 di Wayback Machine
(Indonesia) situs utama pemerintahan di kepulauan sangihe Diarsipkan 2008-09-07 di Wayback Machine
Kaynak: Wikipedia – Kabupaten Kepulauan Sangihe · CC BY-SA 4.0
History
Prior to rapid decentralization after the fall of Suharto, all of the archipelago to the north of the Minahasa Peninsula was administered as a single regency named Sangihe Islands and Talaud Regency. On 10 April 2002, it was split into two regencies, one for the Sangihe Islands and the other for the Talaud Islands, based on Law Number 8 of 2002. On 2 January 2007, several islands from the southern part of Sangihe Islands Regency were split off to create another new regency – the Sitaro Islands Regency – giving the Sangihe Islands its current status based on Law Number 15 of 2007.
It is believed that inhabitants of the Sangihe Islands migrated from the Philippines archipelago, especially from Mindanao. The culture of the native people in the islands has been influenced by Hinduism, Buddhism, and later, when the region was under Spanish hegemony, Christianity such as Kingdom of Manganitu under Bataha Santiago. Several native kingdoms existed such as Kendar Kingdom and Tabukan Kingdom, which later in the 18th and 19th centuries were described as partly influenced by Islam.
Geography
Total area of the regency including water area is 11,863.58 square kilometres, from which only 736.98 square kilometres are land or 6.2% of total area of the regency. It is divided into 15 districts (kecamatan), the biggest being North Tabukan district, consisting of 15.82% of the regency's total land area and the smallest being Nusa Tabukan district with only 2% of total land area in the regency.
Topography of the islands mostly consists of hills and steep topography for bigger islands such as Sangihe and Siau. Around 55.4% of land area in the regency has slope above 40%. Soil composition consist of alluvium, which mostly used for residential areas. Elevation varies from 0 to 1,800 metres above sea level depending on the location. Main economic center of the regency, Tahuna, has average elevation of 250 metres above sea level. The regency has three active volcanoes, and experiences frequent earthquakes. Two of the three volcanoes are underwater. The region is quite resilient to erosion because of dense vegetation usually found on its coastal region, while most human settlements are found on higher altitudes in the middle of islands. However, because of its steep topography, the region is prone to landslides especially during bad weather.
As with most regions in Indonesia the Regency has a tropical climate and is affected by monsoons, with the rainy season experienced between September and November. Annual rainfall varies, depending on the island, from 2,500 to above 3,000 millimetres per year. There is little variation to temperature yearly, on average between 26 and 28 Celsius in the entire year. The region experiences high moisture levels ranging between 81 and 87% with average yearly of 83.6%.
Governance
Administrative districts
The regency is divided into fifteen districts (kecamatan), listed below with their areas and their populations at the 2010 census and the 2020 census, together with the official estimates as at mid 2025. The table also includes the locations of the district administrative centres, the number of administrative villages in each district (totaling 145 rural desa and 22 urban kelurahan - the latter all in the three districts comprising the town of Tahuna), the number of islands in each district, and its post code.
Notes: (a) comprises a group of 21 islands lying to the south of Sangihe Island. (b) all 8 are urban kelurahan - Apeng Sembeka, Bungalawang, Mahena, Manente, Santiago, Sawang Bendar, Soataloara I and Soataloara II. (c) all 8 are kelurahan - Batulewehe, Dumuhung, Enengpahembang, Lesa, Tapuang, Tidore, Tona I and Tona II. (d) all 6 are kelurahan - Akembawi, Angges, Kolongan Beha, Kolongan Beha Baru, Kolongan Mitung and Pananekeng. (e) notwithstanding the name of "Tabukan Island", this district actually comprises a group of 16 islands off the northeast coast of Sangihe Island. (f) comprises a group of islands lying to the north of Sangihe Island.
Local government
The Regency is a second-level administrative division, equivalent to a city. As a regency, it is headed by a regent who is elected democratically. Meanwhile, heads of districts are appointed directly by the regent with the recommendation of regency secretary. Executive power lies with the regent and vice regent while legislative function is overseen by regency's parliament. The last regency election was held in 2024.
Politics
The regency is part of the 3rd North Sulawesi electoral district at the provincial level, which has 5 out of 45 representatives in the provincial parliament. At a regency level, it is divided into three electoral districts and has a total of 25 representatives. The last election was in 2019 and the next one will be in 2024.
Economy
Main economic activity in the regency is fisheries, which contributes to 27.96% of its gross regional product. Other biggest sectors are trade with 15.33% and administration service with 12.33%. Other significant industries include construction, warehouse, and financial and insurance services. There has been a sharp decline in agricultural output, such as ginger production from 6,499 kilograms in 2019 to 2,887 in 2020 and galanga from 2,562 to 1,215. Other than agriculture and fisheries, the regency also produces various fruits such as jackfruit with output of 494.3 tons, banana with output of 232.96 tons, and mango with output of 112.96 tons in 2020. Biggest livestock population in the regency is pig with population of 10.459. Fastest growing sector in 2020 was the communication sector with growth of 9.90% followed by financial and insurance with 9.48%. Economic growth in 2019 was 5.43%, which however decreased sharply to 0.50% in 2020 because of COVID-19 pandemic.
Demographics
As with most of the Indonesian regions, it has a young population dominated by those above 15 years old. Sex ratio in the regency in 2020 was 104, which means there are 104 male for every 100 female population. Population growth is 1%, where the fastest growing district is Central South Tabukan District with a population growth of 2.26% in 2020. 67,654 people out of the population is considered economically active by Statistics Indonesia. Literacy rate in 2020 was 98.93% and life expectancy was 70 years. 83% of the regency population are Protestants, followed by 16% of Muslims, 0.84% of Catholics, and 0.01% of other religions such as Hindu and Buddhism.
Infrastructure
Education infrastructure in the regency includes 90 kindergartens, 207 elementary schools, 62 junior high schools, 18 senior high schools, and 9 vocational high schools. There are several higher education institutions, including state-owned Nusa Utara Polytech, Didaskalos Christianity College of Sangihe, and Monetary & Banking GMIST Academy. The regency is the most developed in terms of education infrastructure compared to the other two island regencies around it, Talaud and Sitaro Islands Regency. Nusa Utara Polytech was expanded and new building inaugurated in 2021. It created 2,556 graduates in 2020 and offered diploma in nursery, fishery-related programs such as maritime resources management, and computer and communication. It was created first in 2006 with assistance of Ratulangi University and the Ministry of Education and Culture in a previously regency-owned nursery academy and has since been expanded.
Healthcare facilities including a hospital, two polyclinics, 91 puskesmas, and 10 pharmacies. In addition, there are 21 family planning clinics. Liun Kendage Regional Hospital is the main healthcare facility in the region with facility of 200 beds as of 2016. In 2020, the hospital underwent a major expansion including construction of a new building. It is a referral hospital for nearby regions and especially for regions closer to the Indonesian border such as Sitaro Islands Regency and Talaud Islands Regency. The expansion is expected to finish on 2022. There are exactly 137 mosques, 558 Protestant churches, and 8 Catholic churches in the regency as of 2020.
The total road length in the regency is 782.92 kilometers, out of which 569.72 kilometers have been sealed and paved with asphalt. The regency is served by Naha Airport which facilitated 22,414 passengers in 2020. Being an archipelago, water transport is important for movement within the regency and to outside regions. In 2020, there were 902 ships in and out of the regency with 285,861 total number of passengers both in and out. The regency is served by Sea Toll Program to help reduce price disparity in the region. Tahuna Port is the main port for the regency, located in Tahuna. It serves both passengers and containers in and out of the regency. It serves movement of around 31,450 tons of goods in and out. The port underwent an expansion in 2019 and construction was expected to finish in 2021. Other than that, the port also serves as a route to the Philippines.
