Kotabaru
Kabupaten Kotabaru adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.
Government administration · Indonesia · 0 followers
Overview
Kabupaten Kotabaru adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Kotabaru yang terletak di wilayah Pulau Laut, tepatnya di Kecamatan Pulau Laut Utara, yang terpisah dari Pulau Kalimantan. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten pertama dalam provinsi Kalimantan pada zaman dahulu. Dan pada masa Hindia Belanda, kabupaten ini dinamakan Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe dengan ibu kota di Kotabaru. Pada tahun 2025, penduduk kabupaten Kotabaru berjumlah 334.497 jiwa.
Interested in working with us in the future?
Follow to see new jobs and posts in your feed.
No news yet.
About
Kabupaten Kotabaru adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Kotabaru yang terletak di wilayah Pulau Laut, tepatnya di Kecamatan Pulau Laut Utara, yang terpisah dari Pulau Kalimantan. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten pertama dalam provinsi Kalimantan pada zaman dahulu. Dan pada masa Hindia Belanda, kabupaten ini dinamakan Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe dengan ibu kota di Kotabaru. Pada tahun 2025, penduduk kabupaten Kotabaru berjumlah 334.497 jiwa.
Kaynak: Wikipedia · CC BY-SA 4.0
Geografi

Letak Kotabaru pada 01°21'49" sampai dengan 04°10'14" Lintang Selatan dan 114°19'13" sampai dengan 116°33'28" Bujur Timur. Letak Kotabaru di sebelah timur laut provinsi Kalimantan Selatan:
Batas Wilayah
Batas wilayah kabupaten Kotabaru antara lain;
Kepulauan
Kabupaten Kotabaru memiliki sekitar 110 pulau kecil, 31 di antaranya belum bernama. Kecamatan Kelumpang Tengah memiliki 21 pulau kecil, Kecamatan Pulau Sebuku memiliki 10 pulau kecil, Kecamatan Pulau Laut Selatan memiliki 23 pulau kecil dan lain-lain.
Pulau-pulau di Kotabaru di antaranya adalah:
Sejarah
Menurut Hikayat Banjar pada abad ke-17, daerah-daerah di tenggara Kalimantan yang takluk kepada kerajaan Banjar di antaranya Pamukan dan Laut Pulau. Pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah (Marhum Panembahan), ia menyuruh Kiai Martasura ke Makassar/Gowa untuk menjalin hubungan bilateral kedua negara pada masa I Mangadacinna Daeng Bakle Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud yaitu Raja Tallo yang menjabat mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa ke-XV [1638-1654], di mana Karaeng Pattingalloang telah memohon izin untuk meminjam kawasan Pasir (termasuk Kabupaten Kotabaru) kepada Marhum Panembahan sebagai tempat berdagang dan ia telah bersumpah apabila anak cucunya hendak menganiaya negeri Banjar maka akan dibinasakan Allah.
Maka diberikanlah daerah-daerah yang ada di sepanjang kawasan tenggara dan timur pulau Kalimantan sebagai tempatnya berdagang. Peristiwa pada abad ke-17 ini menunjukkan pengakuan Makassar (Gowa-Tallo) mengenai kekuasaan Kesultanan Banjar terhadap daerah di sepanjang tenggara dan timur pulau Kalimantan. Pada masa itu Sultan Makassar lebih terfokus untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di kawasan timur Nusantara.
Kerajaaan Pamukan yang terletak di sungai Cengal merupakan pemukiman pertama di daerah ini yang didiami suku Dayak Samihim/Dusun Maanyan yang dihancurkan oleh serangan dari laut. Suku Dayak kemudian meminta Sultan Banjar untuk mengirim seorang Pangeran yang akan memimpin mereka di wilayah bekas kerajaan Pamukan. Pangeran Dipati Tuha bin Sultan Saidullah kemudian diutus ke daerah ini dan ia menetap di sungai Bumbu (anak sungai Sampanahan). Kerajaan ini kemudian dikenal sebagai kerajaan Tanah Bumbu yang wilayahnya meliputi Cengal, Sampanahan, Manunggul, Bangkalaan, Cantung, Buntar Laut, dan Batulicin. Mr. J. C. M. Radermacher dalam ekspedisi tahun 1780 melaporkan seorang Pangeran yang berkuasa di Sampanahan. Pangeran ini diidentifikasi sebagai Pangeran Prabu/Sultan Sepuh bin Daeng Malewa/Pangeran Dipati yang menguasai daerah Sampanahan, Bangkalaan, Manunggul dan Cengal.
Pemerintahan

Daftar Bupati
Bupati yang menjabat saat ini di kabupaten Kotabaru ialah Muhammad Rusli, didampingi wakil bupati, Syairi Mukhlis. Rusli dan Syairi adalah pemenang pada pemilihan umum bupati Kotabaru 2024. Mereka kemudian dilantik oleh Presiden Republik Indonesia , Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta pada 20 Februari 2025. Mereka akan memimpin Kotabaru untuk periode 2025-2030.
Dewan Perwakilan
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dalam tiga periode terakhir.
Pembagian wilayah administrasi
Kabupaten Kotabaru terdiri dari 22 kecamatan, 4 kelurahan dan 198 desa. Pada tahun 2024, jumlah penduduknya mencapai 332.787 jiwa dengan luas wilayah 9.422,46 km² dan sebaran penduduk 35 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kotabaru, adalah sebagai berikut:
Lambang Daerah
Arti Lambang Daerah Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:
Lambang daerah berbentuk perisai segi lima, melambangkan ketuhanan dan pertahanan rakyat.
Lima buah sudut pada perisai, melambangkan kelima sila dari Pancasila.
Sisi atas berbentuk busur, gambaran dinamika dan stamina rakyat.
Sisi samping berbentuk tegak lurus, menggambarkan sifat gotong royong, kejujuran dan keadilan.
Sisi bawah perisai berbentuk lancip, menggambarkan suatu tujuan untuk membina masyarakat adil dan makmur.
Garis tebal berwarna kuning emas pada sisi dalam sekeliling perisai, melambangkan persatuan rakyat.
Dasar perisai berwarna merah, menggambarkan sifat keberanian.
Garis kuning tebal yang membagi dua lukisan bagian atas dan bawah, menggambarkan bidang agraris pertanian (padi).
Ikan todak, menggambarkan hasil tradisianal dari sektor perikanan kelautan.
Lautan dengan garis gelombang, menggambarkan panorama alam dan gelora semangat rakyat.
Demografi
Suku Bangsa
Suku bangsa yang mendiami daerah ini antara lain:
Kultur masyarakat di sini cukup beragam, sebagai dampak pembauran suku-suku di sini.
Seni Budaya
Lagu Daerah
Lagu daerah dari kabupaten Kotabaru adalah:
Paris Barantai, Kotabaru Gunungnya Bamega
Upacara Adat
Upacara adat di Kabupaten Kotabaru antara lain:
Pawanangan, upacara suku Dayak Dusun di Sungai Durian, Kotabaru
Papande Wanua/Papande Sasi, upacara suku Mandar di pulau Kerayaan
Leut, upacara suku Bajau di Pulau Laut Utara, Kotabaru
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi Diarsipkan 2006-12-17 di Wayback Machine
(Indonesia) Bappeda Kotabaru - Sejarah Kabupaten Kotabaru Diarsipkan 2010-05-28 di Wayback Machine
Kaynak: Wikipedia – Kabupaten Kotabaru · CC BY-SA 4.0
History
Etymology
The regency got its name from Kotabaru town, which is the administrative center of the regency. The town was previously a village that grew because of coal mining around 1873 and 1881. The coal mines were mostly owned by nobles of small kingdoms in the islands such as Pagatan and Kusan. The village grows into a town and called Kotta Baroe, which literally means "new town". Throughout the 20th century until today, the region became commonly known as Kotabaru.
Early history
In the region of what is now the regency, there were several petty kingdoms and sultanates which were closely tied to the Sultanate of Banjar. It is estimated that these kingdoms came into existence around after 1786, following the foundation of the Kusan and Pagatan Kingdoms on the island of Laut by Prince Amir from the Kingdom of Kayutangi (modern Martapura) Both kingdoms later on became subject to Kayutangi, and were obliged to pay tributes. In 1840, Kusan and Pagatan entered a personal union after the fourth king of Kusan, Jaya Sumitra, gave the kingdom to Arung Abdul Karim who was the king of Pagatan, thereby assuming control over the entire island of Laut. In 1881, son of Jaya Sumitra, Prince Husin Kusuma took the title of fourth king of Laut Island. Husin Kusuma soon died in 1900 when taking a hajj and was succeeded by Prince Aminullah who would become the last king of Laut.
Colonial era
In 1905, the Dutch East Indies government declared the end of the small kingdoms' existence on the island, following the defeat of the Banjar Sultanate after the Banjarmasin War. The region was then directly ruled by the colonial government instead of through local kings and officials. In 1942, the region was occupied by the Empire of Japan during World War II.
In the aftermath of the war and the Indonesian National Revolution, the returning Dutch proposed a puppet state of Southeast Borneo Federation in the region. This was opposed and conflicts erupted in the region, known as Kalimantan Physical Revolution. On 1 September 1945, Committee for Assisting Republic Indonesian (BPRI, Badan Pembantu Republik Indonesia) was formed in the town of Pagatan, and spread its branch across Laut Island. On 6 December 1945, students and Republican militia passed a motion declaring the region to be part of the Indonesian Republic. On 7 February 1946, a battle broke out between Republican militia and Dutch soldiers who tried to land on the beach of Laut island around the village of Kampung Baru.
Geography
Climate
Kotabaru has a tropical savanna climate (Aw) with heavy rainfall year-round.
Governance
Administrative districts
At the time of the 2010 Census, Kotabaru Regency was divided into twenty districts (kecamatan), but an additional district (Pulau Laut Tanjung Selayar) was added subsequently from part of Pulau Laut Barat District, and then in 2020 a further district (Pulau Laut Sigam) was added from the most northerly part of Pulau Laut Utara District (which includes the administrative capital, Kotabaru town). The districts are listed below with their areas and their populations at the 2010 Census and the 2020 Census, together with the official estimates as at mid 2025. The table also includes the locations of the district administrative centres, the number of administrative villages in each district (a total of 198 rural desa and 4 urban kelurahan), the number of (named) islands in each district, and its post code. The first ten districts as listed comprise the southern or insular part of the regency, while the last twelve districts comprise the northern or mainland portion (Tanah Bumbu Utara).
Notes: (a) The 2010 population is included with the figure for Pulau Laut Barat District, from which the new district was divided. (b) includes one kelurahan - Kotabaru Hulu (with 4,613 inhabitants in 2024) and nine desa of which the most populous are Semayap (16,137) and Dirgahayu (10,290). (c) The 2010 population is included with the figure for Pulau Laut Utara District, from which the new district was divided on 3 February 2020. (d) includes three kelurahan - Baharu Selatan (with 4,961 inhabitants in 2024), Kotabaru Hilir (3,184 inhabitants) and Kotabaru Tengah (4,115 inhabitants), plus eight desa of which the most populous are Hilir Muara (5,165) and Baharu Utara (4,996).
Local government
It is a second-level administrative division equivalent to a city. As a regency, it is headed by a regent who is elected democratically. Head of districts are appointed directly by the regent with the recommendation of the regency secretary. Executive power lies with the regent and vice regent while legislative function is exercised by the regency's parliament.
Economy
The GRDP of the Kotabaru Regency is valued at 23.79 trillion rupiahs in 2020, which is the second biggest in the province after Banjarmasin. Nominally, this was a decrease of 153.47 billion rupiahs from 2019 which were valued at 24.12 trillion rupiahs. The decrease was caused by deflation and economic downturn during COVID-19 pandemic as well as general decline of mining industry. The economy experienced contraction of 1.87% in 2020 compared to previous year.
The economy of the regency is undergoing a restructurization, with the general decline of primary sector and a shift to the tertiary sector, as with many regions in Indonesia. This is mostly seen in 2020 where the combined figures for mining, agriculture, and fishery contributed to 37.25% of the regency's GRDP compared to 38.51% in 2016. As of 2020, the biggest single sector that contributed to the regency's GRDP was manufacturing with contribution of 33.80%. This followed by agriculture with 19.07%, mining with 18.18%, and transportation with 6.12%. The manufacturing industry consists mostly of food and drink-related industries as well as the palm oil processing industry. There are significant numbers of crude palm oil factories in the regency. Other than that, there is significant production of tobacco, textiles, furniture, and paper pulp.
The agriculture sector, which is the second biggest in the regency, is dominated by commodities such as palm oil plantation, maize, and rice. The third biggest sector in the regency is mining that is dominated by coal production as well as iron ore that are exported mostly to India and China.
Poverty rate as of 2020 was 4.22% and unemployment rate in 2020 was 4.96%.
Demographics
The regency had a population of 325,622 people in 2020, with an average annual population growth of 1.08% from 2010 to 2020. By mid 2024 the population was 332,787, with an average annual population growth of 0.73% from 2020 to 2024. North Laut Island (Pulau Laut Utara) District, where the regency seat is located, is the most populated district with 53,889 people in 2024, while the least populated district is North Kelumpang District with just 5,814 people. The most densely populated districts are Pulau Laut Sigam District with a density of 986 people per square kilometre in mid 2024, followed by North Laut Island District with a density of 541 people per square kilometre, while the least densely populated district is Hampang District with just 8 people per square kilometre.
The fastest growing district was West Kelumpang with 3.17% growth from 2010 to 2020, while the slowest was North Pamukan District with decline of 1.06% between 2010 and 2020. Sex ratio in the regency was 107, which means there are 107 male per 100 female population. This however varies from district to district, with Sembilan Island District the lowest with a figure of 103.5 and the highest was Central Laut Island District with a figure of 111.7. As with most of other regions in Indonesia, the population is relatively young and economically active, numbering 157,363 people in 2020.
The majority of the regency's population are Muslims, with a figure of 299,910 people in 2020, followed by Protestants with 10,903, Catholics with 3,595, Buddhists with 2,513, Hindus with 1,916, and followers of folk religions numbering around 6,128. Life expectancy in the regency was 69.21 years which is slightly lower than provincial and national average.
Infrastructure
Education
There are total 221 kindergartens, 267 elementary schools, 77 junior high schools, and 34 senior high schools. In addition, there are seven vocational high schools and three higher education institutions. All higher education institutions in the regency are private, which are Paris Barantai Teaching College, Kotabaru Polytech, and Darul Ulum Tarbiyah College. All of them are located in North Laut Island district around town of Kotabaru. The regency has a public library owned by regency government, which also located in town of Kotabaru. School participation rate in the regency was 98.86%.
Healthcare
There's one hospital in the regency, 18 polyclinics, 66 puskesmas, and 12 pharmacies in the regency. The only hospital in the regency, Prince Jaya Sumitra Regional Hospital, is a public hospital owned and managed by the regency government. It is located in North Laut Island district in Kotabaru town, and classified as C-class hospital by Ministry of Health.
Transportation
There are total 1,205 kilometers of road in the regency. Angkots are abundand in the town of Kotabaru as means to get around and regulated by regency government, divided into five fixed routes as of 2009. In 2020, the regency government allowed taxi and travel services from rural villages to run their service in the town. This decision was met with protest from drivers and owners from angkots in town due to fear of being outcompeted. Main port of the regency is Stagen Port, located in North Laut Island district and considered a regional hub. The regency is served by Gusti Syamsir Alam Airport.
Others
There are 693 mosques in the regency, 25 churches, 8 Balinese temple, and 7 Chinese Buddhist temple.
Kaynak: Wikipedia – Kotabaru Regency · CC BY-SA 4.0
